KBRI YORDAN KESULITAN BIAYA UNTUK ATASI TKI BERMASALAH

Kamis, 30 Juli 2009 KBRI Yordan Kesulitan Biaya untuk Atasi TKI Bermasalah

AMMAN, YORDANIA (30/7). Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Amman, Yordania merangkap Palestina, Zainubahar Noor, mengaku pihaknya kesulitan menyediakan dana secara reguler untuk menangani 460 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) bermasalah yang berada di penampungan kantor KBRI Amman.

Menurut Zainul, untuk mengurus para TKI Bermasalah itu pihaknya harus menyediakan dana sedikitnya Rp 200 juta per bulan, untuk kebutuhan makan, perawatan kesehatan, pembinaan rohani, pendampingan LSM, legal advisor, dan lain-lain.

“Dana itu terlampau besar, dan KBRI tidak mungkin menyediakannya terus-menerus,”kata Zainubahar Noor, saat mendampingi Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Moh Jumhur Hidayat dan Direktur Timur Tengah Departemen Luar Negeri, Aidil Chandra, saat menemui para TKI Bermasalah yang ditampung di KBRI Amman, Yordania, Rabu (29/7).

Berdasarkan data di KBRI Amman, Yordania, ke-460 TKI Bermasalah itu ada yang sudah berada di penampungan antara 6 bulan hingga 12 bulan. Mereka bermasalah karena berstatus overstayed, habis masa kontraknya, kecelakaan fisik, penganiayaan/korban kekerasan, kasus TKI di bawah umur dan melebihi umur, serta kabur akibat diganti paksa majikan dan tidak dibayar gajinya.

Mereka akan segera dipulangkan ke tanah air pada awal Agustus nanti dengan biaya majikan/agen di Yordania, BNP2TKI dan Departemen Luar Negeri (Deplu) RI.

Zainul mengharapkan kasus TKI bermasalah merupakan pelajaran berharga agar pemerintah Indonesia dan stake holder TKI lainnya tidak mengirim TKI yang berpotensi bermasalah atau tidak berpendidikan.

“TKI yang dikirim harusnya memiliki kualifikasi keterampilan dan pendidikan yang memadai meski bidang pekerjaannya di sektor informal,”harap Zainubahar Noor.

Dubes RI di Amman, Yordania itu menambahkan jika yang ditempatkan hanya TKI tidak berpendidikan maupun tanpa kualifikasi kemampuan pekerjaan, dipastikan TKI akan terus bermasalah di luar negeri dan menjadi beban serius pihak KBRI.

Namun demikian, Zainul mengatakan tugas KBRI tetap akan berdiri di depan melakukan perlindungan pada TKI baik yang bermasalah maupun tidak, utamanya di sektor informal di Yordania.

Jumhur dan rombongan berada di Amman, Yordania memenuhi undangan KBRI Amman untuk membuka Rapat Koordinasi (Rakor)Perlindungan TKI se kawasan Timur Tengah, 28 Juli – Juli atas kerjasama BNP2TKI dan KBRI Amman.

Selain mengikuti kegiatan Rakor, Jumhur juga direncanakan akan berkunjung ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, 30-31 Juli untuk bertemu sejumlah pihak di sana dalam kaitan memperluas pasar TKI sektor formal dan meninjau TKI yang bekerja di sektor informal (MFR/TH)