archives

KEBIJAKAN DESA

This category contains 10 posts

Warga Panyosogan Tolak Galian C


Protes Sikap Kade dab BPD yang tanpa Kesepakatan Warga LURAGUNG – puluhan warga Desa Panyosogan, Kecamatan Luragung, mendatangi kantor kecamatan, kemarin (6/12), karena mencium adanya perencanaan galian C di desanya. Mereka meminta agar pihak kecamatan mencegah rencana yang tanpa rembungan denagn masayrakat tersebut. Sedikitnya 30 penduduk Panyosogan mendatangi kantor Kecamatan Luragung. Di aula kecamatan, kedatangan … Baca lebih lanjut

8 Menteri Gratiskan Akta Lahir Seluruh Indonesia


JAKARTA – Pemerintah meng­gratiskan pembuatan akta kelahiran hingga akhir 2011. Hal itu terungkap dalam isi nota kesepahaman antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan-Perlindungan Anak (PP-PA) dengan tujuh kementerian dan lembaga terkait, yakni Kemendagri, Kemenlu, Kemenkum HAM, Kemensos, Kemenag, Kemendiknas, dan Kemenkes. Dalam nota kesepahaman yang diteken kemarin, disepakati bahwa setiap anak usia 0-18 tahun  yang belum memiliki … Baca lebih lanjut

MENUNGGU BPD MEMILIH PANITIA INDEPENDEN PILWU DESA JAGAPURA LOR


Tanali BM Ketua Umum Pagar Gunung Djati Dasar Pembentukan Panitia Pemilihan Kuwu Berdasarkan Perda No 12 tahun 2006 Seri D.5 Bab III Pasal 3 Ayat (1),(2) dan (3) dimana BPD memilih Panita Pemilihan Kuwu. Penjabaran lebih lanjut dari Perda tersebut dipertegas dengan Peraturan Bupati dan Peraturan Desa (Perdes). Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (2) … Baca lebih lanjut

Kuwu Se Kab Cirebon Meminta Kenaikan ADD pada DPRD


CIREBON, (PRLM).- Sejumlah kuwu (kepala desa) dari 412 desa di Kabupaten Cirebon, Senin (24/01), mendatangi kantor DPRD Kabupaten Cirebon. Mereka menuntut agar DPRD mau menaikkan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang semula hanya Rp 60 juta/desa untuk APBD tahun 2011 agar dinaikkan menjadi Rp 100 juta. Kenaikan ini sebenarnya masih lebih kecil ketimbang ADD yang … Baca lebih lanjut

DANA BENCANA DI KORUPSI KEPALA DESA DI PEMKAB KUNINGAN


Kejaksaan Bidik Satu Calon Tersangka Kepala Desa KUNINGAN – Dana bencana alam dari APBD Provinsi Jawa Barat tahun 2009 senilai Rp109 juta untuk bantuan rumah terkena dampak bencana alam di salahsatu desa Kecamatan Subang nampaknya juga menjadi bancakan. Dugaan kuat tindak pidana korupsi itu kini dalam penanganan serius Kejaksaan Negeri (Kejari) Kuningan. Penanganan kasus ini … Baca lebih lanjut

KLIK HIGERPIN

Silahkan Masukan Alamat Email anda

Bergabunglah dengan 12 pengikut lainnya

DAFTAR TAMU

  • 36,547 hits

REDAKSI