INFORMASI TKI/TKW

PAK PERSIDEN,MENAKERTRANS DAN BNP2TKI KAPAN MEKANISME PERLINDUNGAN BURUH MIGRAN ADA ATAU CUMA KAMPANYE INTERNASIONAL


Pidato Persiden SBY dan Kenyataan Buruh Migran Indonesia

Pada tanggal 14 Juni 2011, saat Konferensi ILO ke-100 di Jenewa-Swiss, SBY dengan bangga menjelaskan bahwa pidatonya yang bertemakan perlindungan terhadap buruh migran sangat penting. Hal ini dikarenakan ada sekitar 150 juta buruh migran yang terdata di seluruh dunia dan sangat berperan penting dalam era keadilan sosial saat ini. Pidato SBY pada saat itu pun disambut dengan standing applause dari seluruh peserta yang hadir dalam konferensi ILO tersebut.

Namun pidato SBY tersebut saat ini seakan-akan seperti bualan saja. Empat hari setelah SBY berpidato mengenai pentingnya mekanisme perlindungan buruh migran, atau tepatnya pada tanggal 18 Juni 2011, Ruyati dihukum pancung oleh pemerintah Saudi Arabia. Ruyati dihukum pancung karena divonis membunuh majikannya. Namun Ruyati membunuh karena majikannya itu sering menyiksanya ketika ia bekerja di Saudi Arabia. Bahkan pada awal 2010, Ruyati pernah masuk RS karena kakinya luka akibat mendapat kekerasan. Rezim neoliberal yang dipimpin oleh SBY pun tidak dapat melindungi Ruyati, walaupun ia telah mendapat siksaan, atau bahkan ketika kasus Ruyati sudah bergulir di persidangan tingkat akhir sejak Maret 2011 serta mendapatkan ancaman hukuman pancung. Bahkan rezim neoliberal melalui Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa berkilah, bahwa pemerintah Indonesia tidak mendapat kabar dari Arab Saudi mengenai kapan kepastian Ruyati dieksekusi.

Ruyati sepertinya bukan buruh migran terakhir, yang akan dieksekusi mati oleh pemerintah Arab Saudi. Sebanyak 26 buruh migran terancam bernasib sama seperti Ruyati. Sejak tahun 1999 hingga 2011, sudah ada 303 buruh migran yang diancam hukuman mati di luar negeri.

Perlindungan buruh migran memang menjadi masalah yang paling besar di Indonesia. Perusahaan-perusahaan pengirim jasa TKI pun jelas-jelas berkontribusi terhadap penyiksaan, pemerkosaan atau bahkan pembunuhan yang sering dialami oleh buruh migran Indonesia. PJTKI lepas tangan terhadap buruh migran yang dikirimkan ke negara lain, atau bahkan menarik potongan yang sangat besar sehingga buruh migran terbengkalai di negara lain. Hal ini sepertinya dibiarkan berlarut-larut oleh rezim Neoliberal, karena rezim ini juga menikmati keuntungan dari PJTKI tersebut.

Selain itu, upah buruh yang murah di Indonesia juga menyebabkan eksodus buruh migran semakin meningkat dari tahun ke tahun. Iming-iming upah yang besar hingga saat ini masih menjadi daya tarik pengiriman buruh migran ke luar negeri. Jelas, artinya rezim neoliberal bertanggung jawab terhadap kondisi yang mengenaskan, yang dialami oleh para buruh migran di luar negeri, selain tidak mampu memberikan perlindungan terhadap buruh migran.

Atas penderitaan yang dialami oleh keluarga Ruyati, rezim neoliberal hanya mampu memberikan bantuan uang dari asuransi. Hal ini jelas menunjukkan, bahwa dalam perspektif rezim neoliberal, setiap penderitaan yang dialami oleh rakyatnya, akan selesai dengan memberikan bantuan dana. (Pernyataan Sikap PRP,22 Juni 2011)

Cermati Pernyataan Jumur Hidayat Soal Ruyati Peristiwa Pidana tapi bermuatan Perselisihan Perburuan

Kepala BNP2TKI, Jumur Hidayat yang memberikan pernyataan (Kompas,19 Juni 2011) yang menyatakan bahwa jangan dikaitkan peristiwa Ruyati dengan pidato persiden di Geneva. Karena masalah Ruyati terkena hukum pancung merupakan masalah pidana bukan masalah perburuan.”tegasnya. Sedangkan masalah ketenagakerjaan, perbaikan-perbaikan terus dilakukan termasuk di Arab Saudi yang telah menandatangani joint statement (semacam letter of intent) termasuk MoU yang akan ditandatangani pada tahun ini.

Setidaknya Kepala BNP2TKI yang juga mantan Ketua Umum Gespermindo itu,melihat masalah Ruyati dari ending peristiwa tetapi lebih melihat masalah dari kronologi secara detail sehingga terjadi motiv pembunuhan Majikan oleh Ruyati. Hal tersebut jelas bahwa kasus Ruyati didalamnya terdapat persoalan perburuan yang tidak bisa dihindari karena tidak adanya perlindungan terhadap diri Ruyati yang katanya sebagai pahlawan Devisa, sehingga terjadi Piskologis nekad yang dilakukan oleh Ruhyati.

Sejak tahun 1985 transit terbesar buruh migran adalah saudi arab atau timur tengah,namun tidak ada tindakan pro aktif baik dari Depnakertran dan BNP2TKI atau pemerintan untuk membuat mekanisme perlindungan terhadap buruh migran. Kalau memang dikatakan oleh Jumur Hidayat dalam perbaikan atau MoU. Setidaknya dihentikan pengiriman TKI/TKW ke Timur tengah supay tidak lebih banyak lagi korban. Namun dalam prakeknya pengiriman buruh migran ke timur tengah semakin meningkat dari tahun ke tahun. Apakah hal tersebut merupakan upaya pemerintah atau BNP2TKI dan Depnakertrans melindurngi buruh Migrannya ? Jelas Kepala BNP2TKI tidak bisa bekerja!!! (Badi,22/06/2011)

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

KLIK HIGERPIN

Silahkan Masukan Alamat Email anda

Bergabunglah dengan 12 pengikut lainnya

DAFTAR TAMU

  • 34,613 hits

REDAKSI

%d blogger menyukai ini: