KEBIJAKAN DESA

MENUNGGU BPD MEMILIH PANITIA INDEPENDEN PILWU DESA JAGAPURA LOR


Tanali BM

Ketua Umum Pagar Gunung Djati

Dasar Pembentukan Panitia Pemilihan Kuwu

Berdasarkan Perda No 12 tahun 2006 Seri D.5 Bab III Pasal 3 Ayat (1),(2) dan (3) dimana BPD memilih Panita Pemilihan Kuwu. Penjabaran lebih lanjut dari Perda tersebut dipertegas dengan Peraturan Bupati dan Peraturan Desa (Perdes).

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (2) bahwa Keanggotaan Panitia terdiri dari unsur-unsur perangkat desa,Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat. Sedangkan pengangkatan dan pemberhentian Panitia merupakan wewenang BPD.

Peran BPD dalam memilih panitia yang independen dan mampu berperan sebagai wasit dan pelayan administrasi calon kuwu dalam menyukseskan Pesta Demokrasi Desa (Subadi,Cedsos ,2000) merupakan kunci utama terciptanya pemilihan yang bersih,bebas dan rahasia serta adil. Namun salah satu kendala yang dihadapi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah sumber daya manusia di desa karena Kentalnya unsur-unsur Primordial yang masih melekat.

Memilih Panita Pemilihan Kuwu di Jagapura Lor

Melekatanya unsur-unsur primordial warga desa yang kental dengan para calon kuwu yang akan mendaftar menjadi bakal calon kuwu mendatang merupakan bekal analisa BPD dalam memilih Ketua dan wakil ketua Panitia Pemilihan Kuwu Desa Jagapura Lor  mendatang. Hal yang perlu dijadikan landasan dasar dalam memilih ketua dan wakil ketua serta anggota panitia pemilihan kuwu, sebagai berikut :

  1. Ketua dan Wakil Ketua serta Anggota Panitia harus terbebas dari Pengaruh dan atau bukan orang titipan dari salah satu calon kuwu dan dinyatakan dalam surat perjanjian kerja.
  2. Ketua dan Wakil Ketua Serta anggota didalam menjalankan tugas dan fungsi kepanitian harus berdasarkan pada susunan dan kedudukan peraturan pemilihan kuwu, seperti Perda,Kepbup dan perdes serta Petunjuk Teknis yang dibuat oleh BPD dan Pemdes.
  3. Ketua dan Wakil Ketua Panitia Pemilihan Kuwu harus proaktif dalam melakukan kepengurusan kelengkapan administrasi calon kuwu dan mampu berkomunikasi dengan calon kuwu serta dapat membedakan antara kepentingan pribadi dengan kepanitiaan.
  4. Ketua dan Wakil Ketua Panitia Pemilihan Kuwu harus dapat membedakan mana katagori aspirasi warga dan tugas sebagai panitia.

Ke 4 indikator tersebut merupakan bahan pertimbangan BPD dalam memilih Ketua dan Wakil Ketua Panitia Pemilihan Kuwu Desa jagapura Lor mendatang.

BPD dan Warga Desa sebagai pengawas Panitia Pemilihan Kuwu

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 Ayat (4) BAB III Peraturan Daerah No 12 Tahun 2006 Seri D.5 bahwa BPD berhak mengankat dan memberhentikan serta mengganti panitia pemilihan kuwu.

Hal tersebut dimuka dapat dilakukan oleh BPD dan laporan dari warga desa karena panitia pemilihan kuwu sudah tidak sesuai dengan aturan yang telah di tetapkan oleh BPD dalam menjalankan fungsi dan kedudukan kepanitiaan pemilihan kuwu.

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

KLIK HIGERPIN

Silahkan Masukan Alamat Email anda

Bergabunglah dengan 12 pengikut lainnya

DAFTAR TAMU

  • 34,613 hits

REDAKSI